Topik Saat Ini

Kewenangan Satuan Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia 【Larangan Praktek Monopoli dan Grab Denda karena Melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat】

2020/07/04

インドネシアの事業競争監視委員会(KPPU)の権限【独占的慣行の禁止と不公正な事業競争法違反で制裁金を課されたGrab】

Grab didenda karena pelanggaran antitrust

Pada 2 Juli, Unit Pengawas Persaingan Usaha Indonesia KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengumumkan bahwa Grab Indonesia (PT Solusi Transportasi Indonesia) telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan rental mobil PT.TPI (PT Teknologi Pengangkutan Indonesia) atas praktik diskriminatif pemberian preferensi, perlakuan kepada pengemudi terdaftar atas pengemudi biasa.

Denda sebesar 29,5 Milyar dikenakan kepada Grab dan 19 Milyar kepada PT TPI karena melarang praktik monopoli dan melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat (Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Unit Pemantau Persaingan Bisnis (KPPU) telah memberlakukan denda $ 29,5 juta untuk Grab dan $ 19 juta pada PT.TPI.
Ditemukan bahwa manipulasi Grab terhadap pengemudi terdaftar dari perusahaan persewaan mobil mitranya PT. TPI untuk menerima pesanan yang diutamakan kepada pengemudi lain merupakan pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan undang-undang persaingan usaha tidak sehat.
money.kompas.com/read/2020/07/0…

Masalah tersebut ditemukan pada Oktober 2019 lalu di Medan, Sumatera Utara, pada Oktober 2019, oleh driver Grab, yang tergabung dalam Oraski (Organisasi Angkutan Sewa Khususus Indonesia), sebuah organisasi persewaan mobil khusus, yang bukan bagian dari PT. Koperasi .TPI. Pertama kali dilaporkan ke KPPU oleh pengemudi bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh para pengemudi serikat gabungan PT.TPI, yang diberi perlakuan istimewa oleh Grab untuk mendapatkan prioritas order.

Perusahaan penyedia aplikasi, perusahaan mitra Grab, PT. TPI adalah operator dari sebuah organisasi yang memungkinkan orang yang tidak memiliki mobil sendiri untuk bergabung dengan koperasi TPI dan membayar biaya sewa kepada koperasi untuk menyewa mobil dan bekerja sebagai pengemudi Grab, koperasi TPI. op Diduga bahwa pengemudi mendapatkan pesanan prioritas di aplikasi daripada pengemudi biasa.

Selain itu, pengemudi Grab mendapat komisi (komisi) Rp 700.000 jika memenuhi target penjualan 2 Juta per minggu, dari mana 20% dipotong untuk Grab, tetapi pengemudi anggota koperasi TPI menerima perlakuan istimewa karena tidak dipotong. , mengakibatkan bertambahnya jumlah anggota koperasi TPI dan penurunan persentase pengemudi non-TPI yang dianggap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU telah memerintahkan Grab dan PT.TPI untuk membayar denda dalam waktu 30 hari, respon cepat yang bisa dilakukan karena KPPU merupakan badan independen yang tidak diarahkan atau diawasi oleh pihak ketiga, mirip dengan lembaga penyidik nasional independen yang sama, Komisi Narkotika BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tinjauan kekuasaan Unit Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) dan undang-undang antitrust

Pada tahun 1998, menyerah pada ketidakpuasan publik terhadap kekacauan politik dan ekonomi serta memburuknya keamanan yang disebabkan oleh kerusuhan, kediktatoran Suharto yang telah berlangsung selama 32 tahun berakhir, dan kemudian Wakil Presiden Habibie diangkat menjadi presiden, diikuti oleh pemerintahan Gusdur (Wahid). pada 1999 dan pemerintahan Megawati pada 2001.

Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Indonesia telah diubah sejalan dengan demokratisasi, dan dalam prosesnya, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 tahun 1999 disahkan dan diundangkan pada bulan Maret 1999, dan mulai berlaku. pada September 2000.

KPPU adalah badan independen yang tidak diarahkan atau diawasi oleh pemerintah atau pihak ketiga, dan memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk menyelidiki dan mengevaluasi perjanjian yang menyebabkan perilaku monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan audiensi (prosedur hukum sebelum sidang atau keputusan oleh lembaga pemerintah, dll.), membuat keputusan akhir dan menerapkan tindakan administratif.

Pengenaan denda administratif pada Grab dan PT. TPI didasarkan pada ini.

Perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999, No. 5)

  1. oligopoli
    Dilarang membuat perjanjian dengan bisnis lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi atau penjualan barang atau jasa.
  2. penetapan harga
    Melarang mengadakan perjanjian dengan pesaing untuk menentukan harga barang atau jasa tertentu yang akan dibayar konsumen di pasar relevan yang sama.
  3. Perilaku eksklusif
    Dilarang membuat perjanjian dengan pesaing yang akan mengganggu kemampuan entitas lain untuk menjalankan bisnis yang sama di pasar domestik atau luar negeri.
  4. kartel
    Melarang membuat perjanjian dengan pesaing yang dimaksudkan untuk mempengaruhi harga dengan mengoordinasikan produksi atau penjualan barang atau jasa tertentu.
  5. kepercayaan
    Dilarang membuat perjanjian dengan bisnis lain untuk bekerja sama dengan mereka dengan mendirikan usaha patungan atau perusahaan yang lebih besar atau dengan membuat perusahaan individu atau anggotanya tetap hidup dengan maksud untuk mengendalikan produksi atau penjualan barang atau jasa.
  6. oligopoli pembeli
    Dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dimaksudkan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan barang atau jasa di pasar bersangkutan untuk mengendalikan harga barang atau jasa di pasar bersangkutan.
  7. integrasi vertikal
    Dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk tujuan mengendalikan produksi lebih dari satu produk yang secara langsung atau tidak langsung termasuk dalam proses produksi suatu barang atau jasa tertentu.
  8. Perjanjian Pengecualian
    Penerima barang atau jasa dilarang membuat perjanjian dengan bisnis lain bahwa penerima barang atau jasa akan menjual kembali atau tidak menjual kembali barang atau jasa tersebut hanya kepada rekanan tertentu atau ke wilayah tertentu.
  9. Perjanjian dengan Operator Asing
    Dilarang membuat perjanjian dengan orang yang berada di luar negeri yang berisi konten yang akan menyebabkan tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.